Overkredit itu ternyata tidak boleh secara Agama Islam #ngaji

Kredit Lewat Pihak Ketiga (Bank)

Kategori: Fiqh dan Muamalah

4 Januari 2011

Segala puji bagi Allah Ta’ala, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Suatu persoalan yang sering muncul di dunia bisnis adalah jual beli kredit melalui pihak ketiga. Kasusnya adalah semacam ini: Sebuah dealer menjual motor kepada Ahmad dengan cara kredit. Namun, Ahmad harus membayar cicilan kredit tersebut kepada sebuah bank.

Praktek jual beli seperti inilah yang banyak dipraktekkan di banyak dealer atau showroom. Juga dapat kita temui praktek yang serupa pada beberapa KPR dan toko elektronik. Sekarang, apakah jual beli semacam ini dibenarkan? Mari kita simak pembahasan berikut, semoga kita bisa mendapatkan jawabannya.

Yang Harus Dipahami Terlebih Dahulu

Di awal pembahasan kali ini, kita akan melihat terlebih dahulu praktek jual beli yang terlarang yaitu menjual barang yang belum selesai diserahterimakan atau masih berada di tempat penjual.

Contohnya adalah Rizki memberi beberapa kain dari sebuah pabrik tekstil. Sebelum barang tersebut sampai ke gudang Rizki atau selesai diserahterimakan, dia menjual barang tersebut kepada Ahmad. Jual beli semacam ini adalah jual beli terlarang karena barang tersebut belum selesai diserahterimakan atau belum sampai di tempat pembeli.

Larangan di atas memiliki dasar dari sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits yang dibawakan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari membawakan hadits tersebut dalam Bab:

باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك

Menjual bahan makanan sebelum diserahterimakan dan menjual barang yang bukan miliknya.”

Sedangkan An Nawawi dalam Shahih Muslim membawakan judul Bab,

بُطْلاَنِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

Batalnya jual barang yang belum selesai diserahterimakan.

Hadits yang menjelaskan hal tersebut adalah:

[Hadits Pertama]

Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.”

Ibnu ‘Abbas mengatakan,

وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ

Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

[Hadits Kedua]

Dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ

Barangsiapa membeli bahan makanan, maka janganlah dia menjualnya hingga menyempurnakannya dan selesai menerimanya.” (HR. Muslim)

[Hadits Ketiga]

Ibnu ‘Umar mengatakan,

وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

Kami biasa membeli bahan makanan dari orang yang berkendaraan tanpa diketahui ukurannya. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kami menjual barang tersebut sampai barang tersebut dipindahkan dari tempatnya.” (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain, Ibnu ‘Umar juga mengatakan,

كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

Kami dahulu di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali.” (HR. Muslim)

Dari hadits-hadits di atas menunjukkan beberapa hal:

1.       Terlarangnya menjual barang yang belum selesai diserahterimakan.

2.      Larangan menjual barang yang belum selesai diserahterimakan ini berlaku bagi bahan makanan dan barang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas di atas.

3.       Barang yang sudah dibeli harus berpindah tempat terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada pihak lain.

An Nawawi mengatakan,

“Dalam hadits-hadits di atas terdapat larangan untuk menjual barang hingga barang tersebut telah diterima oleh pembeli. Dan para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Imam Asy Syafi’i mengatakan bahwa menjual kembali barang kepada pihak lain sebelum diterima oleh pembeli adalah jual beli yang tidak sah baik barang tersebut berupa makanan, aktiva tetap (seperti tanah), barang yang bisa berpindah tempat, dijual secara tunai ataupun yang lainnya.” (Syarh Muslim, 169-170)

Apa hikmah di balik larangan ini?

Hal ini diterangkan dalam hadits lain. Dari Thowus, Ibnu ‘Abbas mengatakan,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه . قلت لابن عباس كيف ذاك ؟ . قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli bahan makanan hingga barang tersebut telah diserahterimakan.

Thowus mengatakan kepada Ibnu ‘Abbas, “Kenapa bisa demikian?

Beliau pun mengatakan, “Sebenarnya yang terjadi adalah jual beli dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda.” (HR. Bukhari) [Bukhari: 39-Kitabul Buyu’, 54-Bab Masalah Jual Beli Bahan Makanan dan Barang yang Ditimbun]

Hikmah lainnya adalah karena barang yang diserahterimakan kepada pembeli boleh jadi rusak. Hal ini disebabkan barang tersebut terbakar, rusak terkena air, atau mungkin karena sebab lainnya. Sehingga jika pembeli barang tersebut menjual kembali barang tadi kepada pihak lain, ia tidak dapat menyerahkannya.

Sekali Lagi Tentang Riba dalam Hutang Piutang (Riba Qordh)

Perlu diketahui bahwa yang namanya hutang-piutang adalah salah satu jenis akad yang di dalamnya terdapat unsur menolong dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Sehingga akad hutang-piutang semacam ini tidak diperbolehkan sama sekali bagi siapa pun untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil hutang piutang seperti ini disebut riba yakni riba qordh.

Contoh riba qordh: Ahmad berhutang pada Rizki sejumlah Rp.1.000.000,-. Kemudian Ahmad harus mengembalikan hutang tersebut dengan jumlah lebih yaitu Rp.1.200.000,- dalam jangka waktu satu bulan.  Tambahan Rp.200.000,- inilah yang disebut riba.

Para ulama memberi kaedah yang sangat masyhur dalam ilmu fiqih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba.” (Lihat Asy Syarh Al Mumthi’, 8/63)

Perlu diketahui bahwa perbuatan menarik riba adalah perbuatan yang diharamkan dan suatu bentuk kezholiman. Kezholiman meniadakan keadilan yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Allah Ta’ala berfirman,

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al Baqarah: 279)

Bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa orang yang berhutang itu ridho (rela) jika dikenakan bunga atau riba? Ada dua sanggahan mengenai hal ini:

Pertama, ini sebenarnya masih tetap dikatakan suatu kezholiman karena di dalamnya terdapat pengambilan harta tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika seseorang yang berhutang telah masuk masa jatuh tempo pelunasan dan belum mampu melunasi hutangnya, maka seharusnya orang yang menghutangi memberikan tenggang waktu lagi tanpa harus ada tambahan karena adanya penundaan. Jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika orang yang berhutang tetap ridho menyerahkan tambahan tersebut, maka ridho mereka pada sesuatu yang syari’at ini tidak ridhoi tidak dibenarkan. Jadi, ridho dari orang yang berhutang tidaklah teranggap sama sekali.

Kedua, pada hakikat senyatanya, hal ini bukanlah ridho, namun semi pemaksaan. Orang yang menghutangi (creditor) sebenarnya takut jika  orang yang berhutang tidak ikut dalam mu’amalah riba semacam ini. Ini adalah ridho, namun senyatanya bukan ridho. (Lihat penjelasan Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di –rahimahullah– dalam Fiqh wa Fatawa Al Buyu’, 10)

Hati-hatilah dengan riba karena orang yang memakan riba (rentenir) dan orang yang memberinya (nasabah), keduanya sama-sama dilaknat.

Dari Jabir bin ‘Abdillah, beliau berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya.” Beliau mengatakan, “Mereka semua itu sama.”(HR. Muslim) [Muslim: 23-Kitab Al Masaqoh, 19-Bab Laknat pada Orang yang Memakan Riba dan yang Menyerahkannya].

Maksud perkataan “mereka semua itu sama”, Syaikh Shafiyurraahman Al Mubarakfury mengatakan, “Yaitu sama dalam dosa atau sama dalam beramal dengan yang haram. Walaupun mungkin bisa berbeda dosa mereka atau masing-masing dari mereka dari yang lainnya.” (Minnatul Mun’im fi Syarhi Shohihil Muslim, 64)

Jadi bukan hanya rentenir saja yang mendapatkan laknat dan dosa, namun orang yang menyerahkan riba (yaitu nasabah) juga terlaknat berdasarkan hadits di atas. Nas-alullaha al ‘afwa wal ‘afiyah.

Perkreditan Melalui Pihak Ketiga

Setelah kita mengetahui dua pembahasan di atas, yakni masalah jual beli barang sebelum dipindahkan dan praktek riba dalam hutang-piutang, maka kita akan meninjau praktek perkreditan mobil, motor ataupun rumah yang saat ini terjadi. Gambarannya adalah sebagai berikut:

Sebuah dealer menjual motor kepada Ahmad dengan cara kredit. Namun, Ahmad harus membayar cicilan kredit tersebut ke bank atau PT. Perkreditan dan bukan dibayar ke dealer, tempat ia membeli barang tersebut.

Kalau kita mau bertanya, kenapa Ahmad harus membayar cicilan tersebut ke bank bukan ke dealer yang menjualkan motor padanya?

Jawabannya:

Bank ternyata telah mengadakan kesepakatan bisnis dengan dealer tersebut yang intinya: Bila ada pembeli yang membeli dengan cara kredit, maka pihak banklah yang akan membayar secara cash kepada dealer. Sedangkan pembeli diharuskan membayarkan cicilan kepada bank tadi. Dealer mendapatkan keuntungan karena dia mendapatkan uang cash langsung. Sedangkan bank mendapatkan keuntungan karena dia menjual barang tersebut dengan harga lebih tinggi, namun dengan cara kredit. Seandainya pembeli itu ngotot untuk membayar kepada dealer, maka pihak dealer akan berkeberatan. Pihak dealer menganggap urusannya dengan pembeli telah selesai, sekarang tinggal urusan pembeli dengan bank.

Jika kita melihat, kejadian di atas memiliki dua penafsiran. Masing-masing penafsiran akan jelas menunjukkan kesalahan, yaitu terjatuh dalam riba atau dalam jual beli barang yang belum dipindahkan (diserahterimakan).

Penafsiran pertama:

Misalnya kita anggap kalau harga motor adalah Rp. 15.000.000,- secara cash. Sedangkan secara kredit adalah Rp. 18.000.000,-. Jadi, kemungkinan yang terjadi, bank telah menghutangi pembeli motor sejumlah Rp.15.000.000,- dan dalam waktu yang sama bank langsung membayarkannya ke dealer, tempat pembelian motor. Kemudian bank akhirnya menuntut pembeli ini untuk membayar piutang tersebut sejumlah Rp.18.000.000,-.. Bagaimana dengan akad semacam ini?

Ini adalah akad riba karena bank menghutangi Rp.15.000.000,-, kemudian minta untuk dikembalikan lebih banyak sejumlah Rp.18.000.000,-. Ini jelas-jelas adalah riba. Hukumnya sebagaimana disebutkan dalam hadits yang telah lewat, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya.” Beliau mengatakan, “Mereka semua itu sama.”(HR. Muslim)

Penafsiran kedua:

Bank telah membeli motor tersebut dari dealer dan menjualnya kembali kepada pembeli. Jika memang penafsirannya seperti ini, maka ini berarti bank telah menjual motor yang ia beli sebelum ia pindahkan dari tempat penjual (dealer) dan ini berarti bank telah menjual barang yang belum sah ia miliki atau belum ia terima. Di antara bukti hal ini adalah surat menyurat motor semuanya ditulis dengan nama pembeli dan bukan atas nama bank. Penafsiran kedua ini sama dengan penafsiran Ibnu ‘Abbas yang pernah kami sebutkan,

ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ

Sebenarnya yang terjadi adalah jual beli dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda.” (HR. Bukhari)

Jadi, yang terjadi adalah jual beli rupiah dengan rupiah, sedangkan motornya ditunda. Dengan demikian penjualan dengan cara seperti ini tidak sah karena termasuk menjual barang yang belum selesai diserahterimakan.

Kesimpulan: Perkreditan dengan cara ini adalah salah satu bentuk akad jual beli yang haram, baik dengan penafsiran pertama atau pun kedua tadi. Wallahu a’lam.

Alangkah baiknya jika kita sebagai seorang muslim tidak melakukan praktek jual-beli semacam ini. Lebih baik kita membeli barang secara cash atau meminjam uang dari orang lain (yang lebih amanah, tanpa ada unsur riba) dan kita berusaha mengembalikan tepat waktu. Itu mungkin jalan keluar terbaik.

Saudaraku, cukup nasehat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut sebagai wejangan bagi kita semua.

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik bagimu.” (HR. Ahmad. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shohih)

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengusaha muslim sekalian. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat. Wa shallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallam.

****

18 Rabi’ul Awwal 1430 H

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel www.muslim.or.id

Dari artikel Kredit Lewat Pihak Ketiga (Bank) — Muslim.Or.Id by

About Mora H. Ritonga

kata orangseh lucu, seram, nyebelin, nakutin, bikin seneng, tapi ... terserahdeh,,saran gw liat dulu orangnya baru komen
This entry was posted in Agama, Info Penting and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

15 Responses to Overkredit itu ternyata tidak boleh secara Agama Islam #ngaji

  1. Eva says:

    Terima kasih atas konten dan info yg menarik dan menginspirasi….thk u

  2. abu4faqih says:

    Subhanallah, sharing yang bermanfaat.
    Tidak bermaksud mencari pembenaran atas praktik yang ada, bagaimana dengan pihak penjamin kredit non bank apakah sama atau berbeda? Apakah penjamin kredit dianggap sebagai yang meminjamkan uang untuk membeli cash ataukah sebagai pembeli perantara? Pengalaman saya pihak penjamin kredit yang mendatangi pembeli untuk akad kredit meski yang mengantarkan barang pihak toko/dealer. Bukankah pihak penjamin bisa saja memesan pada dealer sebagai pembeli untuk mengantarkan barangnya ke mana saja?
    Btw, saya sangat mendukung sekiranya ada pihak yang bisa meminjamkan uang tanpa riba. Insya’Allah …🙂

  3. @masdion
    Lebih baik kita membeli barang secara cash atau meminjam uang dari orang lain (yang lebih amanah, tanpa ada unsur riba) dan kita berusaha mengembalikan tepat waktu. Itu mungkin jalan keluar terbaik.

  4. andi_liani says:

    Setahu saya, segala bentuk penawaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus melalui pertimbangan dan persetujuan Dewan Syariah terlebih dahulu.

  5. andi_liani says:

    Penafsiran pertama:

    Misalnya kita anggap kalau harga motor adalah Rp. 15.000.000,- secara cash. Sedangkan secara kredit adalah Rp. 18.000.000,-. Jadi, kemungkinan yang terjadi, bank telah menghutangi pembeli motor sejumlah Rp.15.000.000,- dan dalam waktu yang sama bank langsung membayarkannya ke dealer, tempat pembelian motor. Kemudian bank akhirnya menuntut pembeli ini untuk membayar piutang tersebut sejumlah Rp.18.000.000,-.. Bagaimana dengan akad semacam ini?

    Ini adalah akad riba karena bank menghutangi Rp.15.000.000,-, kemudian minta untuk dikembalikan lebih banyak sejumlah Rp.18.000.000,-. Ini jelas-jelas adalah riba.

    ——————————————

    Sebenarnya bukan riba tapi ini adalah keuntungan dari perdagangan.

    Selama Pembeli setuju dengan harga yang ditetapkan oleh Bank, maka akad akan terjadi dan ini sah.
    Juga, Bank harus menyampaikan dengan jujur berapa harga pokok dan berapa keuntungan yang diharapkan oleh Bank.

    Yang jelas, semuanya harus jelas dan transparant.
    ini namanya akad murabahah

    Untuk jelasnya, dapat dibaca di : http://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah

    Namun, ada yang perlu diklarifikasi, yaitu :
    4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

    dan

    9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

    • andi_liani says:

      Misalnya, ada barang A :

      – di website jelas tertulis harganya, misalnya Rp. 100.000,- (tanpa ongkos kirim). kalau saat diterima, barang dalam kondisi rusak, dapat dikembalikan dengan ongkos kirim ditanggung pembeli, baik barang yang rusak maupun barang pengganti.

      – kemudian ada teman saya ingin beli barang tersebut.

      – lalu saya menawarkan ke teman saya dengan harga Rp. 125.000,- dengan penjelasan :
      sudah termasuk ongkos kirim + kalau kondisi barang cacat bisa langsung ditukar saat itu juga + upah saya

      – kalau teman saya setuju (karena merasa ada jaminan kualitas barang dan tidak perlu repot2 mengirim balik kalau ada kerusakan), tentunya upah lelah bukanlah riba.

  6. andi_liani says:

    kembali lagi mengenai pokok bahasan utama, yaitu : menjual barang yang belum selesai diserahterimakan.

    (Jadi, saya anggap, riba tidaklah termasuk bahasan karena sejauh pihak keuangan syariah menjelaskan dengan detail mengenai harga pokok + keuntungan, maka riba sudah tidak perlu dipertanyakan.)

    Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah, poin nomor 9 :
    “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.”

    Ini yang perlu diklarifikasi kembali.

    Namun, kembali lagi, Lembaga Keuangan Syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
    Setiap detail dari produk yang ditawarkan tentunya sudah melewati berbagai pertimbangan dari Dewan pengawas Syariah, yang tentunya diisi oleh para ahli dan punya wawasan luas dalam masalah Syariah.

  7. andi_liani says:

    Sebenarnya, Bung Mora sudah menjelaskan definisi riba diawal, yaitu jika meminjamkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- maka kembalinya harus sejumlah Rp. 1.000.000,-.

    Kalau si peminjam “tidak mau rugi”, misalnya karena inflasi IDR yang cukup rentan, bisa menggunakan bentuk lain asal bentuknya sama persis.
    Misalnya meminjamkan 1 gram logam mulia –> kembalinya juga 1 gram logam mulia.
    Atau uang US$100,- –> kembalinya harus sama US$100,-.
    kalau si peminjam “berterima kasih” dengan memberikan tambahan, tambahan tersebut adalah riba, apapun bentuknya.

    Kalau bentuknya perdagangan, itu bukan riba, tapi margin keuntungan.

    Ini belum menyangkut penyertaan modal.
    Dimana meminjamkan uang untuk modal usaha ….🙂
    banyak sekali yang harus dipelajari dengan hati2 mengenai prinsip2 Syariah ini.

    Secara konsep amat beda walaupun mudah sekali untuk dianggap sebagai/seperti riba.

    🙂

    • hmm..
      dari empat komen beruntun andi_liani,
      yang saya juga sampe sekarang “masih bertanda tanya” adalah,
      jika misal minjam dari bank umum pun, dengan margin yang kita juga tau akan ada (misal kpr, bunga kira2 sebesar 7%), maka saya sebagai peminjam “rela” koq..
      namun, banyak jg yg saya dengar, bahwa walaupun masing2 antara penjual dan pembeli sudah sama2 tau akan ada kenaikan pengembalian uang, kalau di akad tidak disebutkan, maka itu jatuhnya menjadi riba.
      Nah, kenapa lebih disarankan ke bank syariah, karena di akadnya jelas disebutkan. Tidak disebutkan kalau di bank konvensional.
      IMHO
      CMIIW

      • andi_liani says:

        Beda, Om Mora.

        Apakah KPR di bank konvensional menyebutkan bahwa nilai beli anda dan nilai jual bank ke anda ?

        Kalau KPR saya di salah satu bank syariah, pada proses akad diawalnya disebutkan :
        – harga dasar
        – margin keuntungan bank + biaya asuransi
        – harga akhir dari perhitungan bank setelah 10 tahun

        Mungkin di brosur tidak jelas, namun dalam prosesnya ini harus ada di lembaga Syariah, yaitu :
        – harga dasar
        – harga jual bank ke nasabah dalam jangka waktu cicilan.

        Untuk itu, Lembaga Keuangan Syariah menerapkan “bunga fix” selama masa cicilan.
        karena sudah diketahui harga akhirnya. Tinggal dicicil selama jangka waktu tertentu.

        Apakah lembaga keuangan konvensional menerapkan ini ?
        Yang ada bunga/persentase akan berkembang mengikuti waktu.

        satu lagi, lembaga keuangan syariah tidak pernah ada Kredit Tanpa Agunan (KTA).

        Untuk itu, banyak sekali celah2 prinsip Syariah yang bisa dianggap riba namun banyak juga celah2 riba yang bisa dikaburkan seolah-olah berprinsip Syariah.
        saya bukan ahlinya namun apa yang saya ketikkan disini adalah hasil dari belajar saya.

      • nice share bro andi_liani

  8. jtxtop says:

    Terima kasih atas konten dan info yg menarik dan menginspirasi….thk u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s